BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

      Laporan Praktek Kerja Industri ini adalah salah satu bentuk kegiatan dari program Pendidikan dan Latihan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Pola Sistem Ganda (PSG) yang telah ditetapkan Pemerintah sejak tahun 1995, dimana pembelajarannya dilaksanakan secara langsung di Dunia Usaha/Dunia Industri.

      Kenaikan pangkat adalah salah satu hal penting bagi PNS untuk menambah karier nya sebagai pegawai yang telah mengabdi kepada negeri. Badan Kepegawaian Dagerah adalah salah satu sumber untuk mengetahui tentang informasi-infomasi kenaikan pangkat, tapi masih banyak juga PNS yang tidak mengetahui informasi-informasi kenaikan pangkat dan banyak juga yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam  kenaikan pangkat karena banyak berkas-berkas tidak dapat di terima, hal itu di sebabkan karena kurang nya pihak Badan Kepegawaian Daerah memberikan informasi kenaikan pangkat melalui media penyiaran ataupun dengan cara memberikan informasi kepada instansi-instansi tempat PNS bekerja. Berdasarkan dari itu penulis mengambil topic yang berjudul “ Sistem Informasi Kenaikan Pangkat Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah “

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat di simpulkan perumusan masalahnya adalah

@Bagaimanakah Sistem Informasi Kenaikan Pangkat Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Rokan Hulu?

1.3 Metode Penulisan

Dalam pembuatan laporan ini saya menggunakan metode langsung dan tidak langsung.

Metode langsung terbagi 2 yaitu :

a.       Wawancara

Melalui wawancara dengan personil-personil di Badan Kepegawaian Daerah.

b.      Observasi

Melalui observasi yang saya lakukan di Badan Kepegawaian Daerah ini, saya mendapatkan banyak informasi-informasi penting tentang kenaikan pangkat.

Metode tidak langsung yaitu :

a.       Buku-buku di BKD

Selain dari wawancara ataupun observasi yang saya lakukan, saya juga membaca buku-buku pedoman BKD yang dapat membantu saya dalam pembuatan laporan ini, dalam buku ini banyak menyimpan informasi-informasi penting di BKD.

1.4 Tujuan dan Kegunaan           

Adapun  tujuan pembuatan laporan antara lain sebagai berikut :

a.       Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti UAS dan UAN.

b.      Agar siswa terlatih untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dilakukan.

c.       Agar siswa mampu membuat laporan tertulis ssecara sistematis.

d.      Agar PNS banyak mengetahui tentang informasi kenaikan pangkat.

e.       Agar PNS tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam memberikan berkas-berkas nya untuk naik pangkat.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

a.      Sejarah BKD Rohul

Berasal dari bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kab. Rokan Hulu, berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Rokan Hulu No. 23 Th. 2007 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Terbentuk lah Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Latihan Kab. Rokan Hulu.

Dari tanggal 27 Desember 2008 sampai 13 Februari 2009 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Kab. Rokan Hulu di pimpin oleh H.MHD.ZEN.S.Pd sebagai Kepala Badan, sedangkan Drs. FAJAR SHIDQY sebagai Sekretaris.

Kemudian dari tanggal 13 Februari 2009 sampai sekarang Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan di pimpin oleh Hj. SRI MULYATI, S.Sos, M.Si sebagai Kepala Badan, sedangkan ILHAM, SH sebagai Sekretaris di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan di Kab. Rokan Hulu.

Pada tanggal 09 Januari 2012 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan di ganti dengan nama Badan Kepegawaian Daerah. Nama Badan Kepegawaian Daerah ini di pakai hingga sekarang. Kemudian pada tanggal 10 Januari, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah di ganti dengan KHAIDIR.

b.      Profil Perusahaan

1)         NAMA INSTANSI              :BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

2)         BERDIRINYA                     : 27 DESEMBER 2007

3)         BIDANG PRODUKSI         : -

4)         NAMA PIMPINAN             : Hj. SRI MULYATI, S.Sos, M.Si

5)         LUAS INSTANSI                : ± 3.750 M²

6)         JUMLAH KARYAWAN     : 49 Orang ( TERDIRI DARI 29 ORANG   PNS DAN HONORER 20 ORANG )

2.2  Struktur Organisasi

a.    Kepala Badan                                                 : Hj. SRiMULYATI,S.Sos, M.Si

b.   Sekretaris                                                        : KHAIDIR

1)   Kasubbag Administrasi dan Kepegawaian  : ABDULLAH, SE

2)   Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan      : FIFI FIDHLAH,      S.STP      

3) Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan          : DINA MARLINA,SE,AK      

c.    Kabid Perencanaan dan Kepegawaian           : HENNI WIDYASTUTI, S.Pi

1)   Kasubbid Formasi dan Pengadaan              : -

2)   Kasubbid Data Pegawai                              : ERJAWATI, S.Sos

d.   Kabid Mutasi                                                  : BEKRIM SETIAWAN, S.STP

1)   Kasubbid Sistem Mutasi Kenaikan              : EFRIANTO, SE

Pangkat

                                                                    

2)   Kasubbid Mutasi Kader, Pemindahan,        : APRIL LIYADI, SE, M.Si

           Pemberhentian dan Pensiun

e.    Kabid Disiplin dan Kesejahteraan                  : BALYAN, S.Sos

1)   Kasubbid Sistem Disiplin                            : -

2)   Kasubbid Kesejahteraan dan Penghargaan  : T. MIRA SUSANTI,SE

f.    Kepala UPTB Badan Kepegawaian               : RECKO ROEANDRA, S.STP

 Daerah                                                           

2.3  Unit Kerja PKL

(1)     Bidang Mutasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan perencanaan dan mengkoordinasikan kegiatan pengangkatan, kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

(2)   Bidang Mutasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a.         Penyiapan Penyusunan dan Penyimpanan Data Administrasi Mutasi Pegawai.

b.         Penyiapan Bahan Penyusunan, Penempatan dan Pemindah tugasan Pegawai pada   Organisasi Perangkat Daerah.

c.         Pengolahan Bahan Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai.

d.        Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan Petunjuk Teknis Bidang Kepangkatan dan Pensiun.

e.         Melakukan Tugas-Tugas Lain yang Diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

(1)   Sub Bidang Sistem Mutasi Kenaikan Pangkat dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas Melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan sistem mutasi kenaikan pangkat.

(2)   Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Sub Bidang Sistem Mutasi Kenaikan Pangkat menyelenggarakan fungsi :

a.         Penelaah atas permasalahan yang berhubungan dengan sistem mutasi kenaikan pangkat serta mempersiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

b.         Pemberosesan usulan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Penyesuaian Ijazah (PI), Pengukuhan Ijazah, Inpassing (Kenaikan Gaji Pokok), Peninjauan Masa Kerja (PMK) Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c.         Penghubung antar satuan kerja baik itu satuan kerja vertical dan satuan kerja horizontal terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan penyelesaian suatu permasalahan.

 (1)  Sub Bidang Mutasi Kader, Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan mutasi kader, pemindahan, pemberhentian, dan pension Pegawai Negeri Sipil.

(2)   Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Sub Bidang Mutasi Kader, Pemindahan, Pemberhentian, dan Pensiun menyelenggarakan fungsi :

a.         Penelaah permasalahan yang berhubungan dengan mutasi kader, pemindahan, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil;

b.         Perancang bagi pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan dinas, kaderisasi dan penyegaran tugas;

c.         Menginventarisisr, merekap dan memperoses Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP), Batas Usia Pensiun (BUP), mengajukan pensiun atas permintaan sendiri (APS), pensiun janda, pensiun duda, dan pensiun anak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Sistem Informasi Kenaikan Pangkat Kepegawaian

Untuk dapat di naikan pangkat nya seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Untuk mempercepat proses pengusulan kenaikan pangkat dan penelusuran informasi, dibutuhkan suatu system yang secara jelas mendukung manajemen kepegawaian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

System Informasi Kenaikan Pangkat Kepegawaian (SIKPK) adalah suatu system informasi yang dapat mempercepat proses pengusulan kenaikan pangkat dan memberikan sejumlah informasi yang diperlukan, sehingga membantu manajemen kepegawaian dalam memproses pengusulan kenaikan pangkat pegawai. (http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/31280 )

SIKPK sebagai system informasi, menjadi suatu system yang sederhana, mudah dikontrol dan mudah digunakan oleh pengguna, cukup lengkap dalam menjawab permasalahan, dan mudah dikomunikasikan.

Tujuan Sistem Informasi adalah untuk memberikan informasi yang benar dan tepat bagi PNS. Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada pengambilan keputusan yang baik dan keputusan yang baik tergantung pada kualitas informasi yang di peroleh. Oleh karena itu untuk memperoleh kualitas informasi yang baik di perlukan empat dimensi informasi yaitu :

a.          Relevansi yaitu informasi yang ada relevansi nya dengan masalah yang ada secara pesifik.

b.         Ketelitian yaitu informasi  harus akurat.

c.          Ketepatan waktu yaitu informasi harus tersedia untuk pemecahan masalah sebelum situasi tak terkendali.

d.         Kelengkapan yaitu informasi menggambarkan keseluruhan masalah yang ada atau keseluruhan solusi yang dihasilkan.

(http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/31280/G97nrs_abstract.pdf?sequence=2 )

3.2 Pengertian Pangkat Reguler dan Pangkat Pilihan

Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukan tingkat seseoran Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan Pangkat adalah Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negeri ( Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 1980 )

Kenaikan Pangkat Reguler adalah Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan sedangkan Kenaikan Pangkat Pilihan adalah Kepercayan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.

A.    KETENTUAN

1)  Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

a.          Tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

b.         Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; dan

c.          Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

2)         Kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan sampai dengan :

a.          Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar.

b.         Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

c.          Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama.

d.         Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 (tiga) tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 (empat) tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II.

e.          Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Bakaloreat.

f.          Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV.

g.         Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara.

h.         Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S3).

B.        DASAR HUKUM

Dasar hukum Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil adalah :

·         Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

·         Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002. (http://bkd.kuningankab.go.id/pangkat)

3.3 Syarat Kenaikan Pangkat PNS

a.       Syarat Kenaikan Pangkat Reguler PNS

1)      Surat pengantar dari unit kerja

2)      Fotocopy SK CPNS

3)      Fotocopy SK PNS

4)      Fotocopy SKKP Terakhir

5)      Fotocopy SK. Jabatan

6)      Fotocopy KARPEG

7)      DP3 2 (dua) tahun terakhir

8)      Fotocopy Ijazah terakhir

9)      Fotocopy bukti telah Lulus Ujian Dinas/ Ujian PI

10)  LP2P bagi golongan III ke atas

11)  Uraian tugas bagi yang PI ( ditanda tangani pejabat eselon II)

12)  Fotocopy SK. Konversi NIP

13)  Daftar Riwayat Pekerjaan

14)  SK Peningkatan Pendidikan bagi PNS PI dan Pengukuhan Ijazah

15)  Semua berkas pangkat harus di legalisir oleh pejabat yang berwenang

16)  Untuk Golongan I, II, dan III, berkas di buat rangkap 2

17)  Untuk Golongan IV/adan IV/b, berkas di buat rangkap 3

18)  Untuk Golongan IV/c ke atas, berkas di buat rangkap 6

b.      Syarat Kenaikan Pangkat PNS Pilihan

1)      Surat pengantar dari unit kerja

2)      PAK asli 1 lembar dan Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional bagi PNS yang pertama naik pangkat

3)      Fotocopy SK. CPNS

4)      Fotocopy SK. PNS

5)      Fotocopy SKKP Terakhir

6)      Fotocopy KARPEG

7)      DP3 2 tahun terakhir

8)      Fotocopy Ijazah terakhir

9)      Bukti fisik nilai STTPL yang tercantum dalam PAK

10)  Fotocopy SK. Konversi NIP

11)  Daftar Riwayat Pekerjaan

12)  SK. Peningkatan Pendidikan bagi PNS PI dan pengukuhan Ijazah yang ditanda tangani pejabat eselon II

13)  Semua berkas harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

14)  Untuk Golongan I, II, dan III, berkas di buat rangkap 2

15)  Untuk Golongan IV/a dan IV/b, berkas di buat rangkap 3

16)  Untuk Golongan IV ke atas, berkas di buat rangkap 6

3.4 Tugas-tugas Selama Prakerin

a. Memprint data usul kenaikan pangkat

b. Mengisi data kenaikan pangkat  reguler

c. Mengisi data kenaikan pangkat pilihan

d. Menyisihkan berkas-berkas yang tidak bisa naik pangkat

e. Mengecek DP3

f. Mengecek PAK

g. Mengetik nama satuan kerja beserta sekretarisnya

h. Mengetik nama satuan kerja beserta Kadis/Kaban

3.5 Keterampilan Baru yang di Peroleh

a. Bisa memprint

b. Bisa memfotocopy

c. Bisa menggunakan perforator

3.6 Identifikasi Permasalahan yang Dihadapi Selama Prakerin

1.      Jaringan terganggu

2.      Berkas masuk terlambat

3.      Kekurangan penunjang sarana pekerjaan di kantor, contoh ATK, Print, dll

4.      Kekurangan tempat penyinpanan arsip-arsip yang di akibatkan penunjang sarana kantor kurang karena kantor masih di perumahan pemda.

3.7 Identifikasi Alternatif  Solusi atas Masalah

1.      Jaringan terganggu adalah kendala yang sering di hadapi di kantor. Kendala ini dapat di atasi dengan cara penambahan kecepatan jaringan yang ada di kantor sehingga pada waktu pemakaian tidak ada kendala.

2.      Kendala berkas-berkas yang masuk terlambat dapat di atasi dengan cara di buatnya ketentuan batas penerimaan berkas untuk kenaikan pangkat dan jika terlambat berkas tersebut tidak bisa di proses pada periode ini, tetapi dapat di usulkan pada periode yang akan selanjutnya.

3.      Cara mengatasi kendala kekurangan penunjang sarana pekerjaan di kantor, contoh nya ATK, Print, dll itu dapat di atasi dengan cara Bendahara selaku pemegang keuangan agar dapat  memenuhi kebutuhan yang di pergunakan di dalam kantor dan jika cara itu bisa di laksanakan kebutuhan-kebutuhan yang ada di kantor akan terlaksana.

4.      Cara mengatasi kendala kekurangan tempat penyimpanan arsip-arsip yang di akibatkan penunjang sarana di kantor kurang karena masih di perumahan pemda, dapat di atasi dengan cara agar dapat di usulkan untuk pembuatan gedung baru.

BAB IV

PENUTUP

4.1  Kesimpulan

a.       Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian

b.      Kenaikan Pangkat Reguler adalah Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.

c.       Kenaikan Pangkat Pilihan adalah Kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.

4.2  Saran Perbaikan Kompetensi

a.       Sebaiknya pihak Badan Kepegawaian Daerah lebih memberikan informasi kepada PNS tentang kenaikan pangkat agar tidak ada lagi PNS yang ingin naik pangkat terjadi kesalahan.

b.      Badan Kepegawaian Daerah juga harus membuat ketentuan batas penerimaan berkas kenaikan pangkat, dan jika berkas tersebut terlambat maka berkas tersebut tidak dapat diproses pada periode ini dan dapat diproses pada periode yang selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

http://bkd.kuningankab.go.id/pangkat.

http://www.bkn.go.id/in/peraturan/pedoman/pedoman-kenaikan-pangkat.html.

http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/31280

Peraturan pemerintahan Nomer 12 Tahun 2002 tentang  Kenaikan Pangkat PNS.

            Panduan Praktek Kerja Industri, Tahun Pelajaran 2011-2012

Pasir Pengaraian 14 November 2012.